Ruslan Effendi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP beralih dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan ke Departemen Keuangan. Ini dilakukan agar kebutuhan tenaga akuntan di Departemen Keuangan dan departemen teknis lain bisa dipenuhi dalam waktu dekat, sehingga laporan keuangan pemerintah pusat bisa lolos dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Read the rest of this entry →

Belum lama ini Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan bahwa rencana remunerasi bagi aparat kejaksaan,TNI,Polri,dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditunda.

Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menegpan) Taufik Effendi,masih diperlukan masukan dan kajian sebelum menandatangani usulan remunerasi tersebut. “Saya istikharah dulu sebelum menandatangani usulan remunerasi aparat kejaksaan,TNI, Polri, dan BPKP,” tegas Taufiq Effendi dalam rapat koordinasi regional (rakoreg) koordinasi, monitoring, dan evaluasi (kormonev) pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Nusa Tenggara Barat kemarin.
Read the rest of this entry →

Imam Ar-Razi menyebutkan bahwa amanah kepemimpinan menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan. Menunaikan amanah dan berlaku adil terhadap manusia tanpa kecuali, merupakan pahala besar bagi amal sholeh yang dilakukan oleh orang yang beriman. Rasulullah SAW dengan tegas iman dari orang yang tidak bisa menjaga amanah dengan baik, “Tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menunaikan amanah” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi).

Merenungkan begitu beratnya konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan dalam mengemban amanah itu, maka setiap muslim harus terlebih dahulu melakukan introspeksi diri sebelum menerima amanah dalam bentuk apapun. Sebab langit dan bumi saja merasa berat untuk menerima amanah. Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam Al Quran Surah Al Ahzab ayat 72: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, mereka enggan untuk memikulnya dan merasa berat menerimanya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya mereka amat zhalim dan bodoh.”

Kalau menjalankan tugas sebagai pemimpin tidak lurus niat, yaitu hanya mengejar impian dunia, maka ketahuilah sangat mudah untuk tergelincir sebagai pemimpin yang tidak amanah. Yaitu pemimpin yang berkhianat kepada rakyat yang dipimpinnya. Rakyat hanya dipergunakan sebagai ‘komoditi’ untuk mengejar dan mempertahankan jabatan. Padahal yang demikian itu merupakan khianat yang paling besar dihadapan Alloh dan Rosul-Nya. Perhatikan sabda Rosululloh SAW,”Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. (HR. Ath-Thabrani).

Akhirnya harus kita katakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini menjadi pemimpin. Jangan sekali-kali tidak berlaku tidak adil dengan cara memberi layanan terbaik hanya kepada golongan menengah dan atas. Sementara orang-orang yang lemah selalu dikalahkan dalam segala persoalan dan kebijakan. Kalau mereka tidak memberi perhatian lebih kepada orang-orang yang lemah, kelak mereka di akhirat akan menjadi orang yang sangat hina. Alloh akan mengacuhkan mereka. Rosululloh bersabda,” Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Alloh tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. (HR. Ahmad).

Tahun 2009 merupakan tahun kebahagiaan tersendiri bagi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, betapa tidak pada tahun ini kedua daerah Kabupaten induk dan pemekarannya sukses dalam menggapai mimpi…Yah!! mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008.

Dimulai dari keseriusan aparatur pemerintah di kedua daerah di wilayah Sumatera Barat ini dalam membenahi pengelolaan keuangan daerah, pelatihan pengelolaan Keuda, dan penggunaan aplikasi Simda..baik SIMDA KEUANGAN, SIMDA ASET (BMKD), SIMDA GAJI yang bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat…akhirnya terwujudlah apa yang diinginkan selama ini.

Penggunaan SIMDA ini melalui perjuangan dan perjalanan yang panjang. Dirintis mulai tahun 2005, ketika itu peraturan yang digunakan masih Kepmendagri 29, sedangkan SIMDA telah menggunakan SAP.. sehingga harus dilakukan secara paralel dalam implementasinya.

Seiring dengan perkembangan paket Keuangan Negara, yaitu dengan semakin lengkapnya peraturan-peraturan dibawahnya, komitmen yang tinggi dari Pimpinan daerah dan jajarannya…serta aplikasi SIMDA yang selalu diupdate merupakan faktor penjamin keberhasilan itu.

Mempertahankan lebih sulit dibanding mengejar WTP jadi…waspadalah!! waspadalah!!

Sekali lagi Selamat…

Tindak lanjut pengawasan merupakan bagian penting dari audit yang dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Temuan pemeriksaan menjadi tidak berguna ketika tindak lanjut atas temuan tersebut lambat atau tersendat-sendat.

selama ini tindak lanjut belum menjadi fokus utama. Justru jumlah temuan yang besar menjadi indikasi betapa hebatnya lembaga yang melakukan audit itu…kalau semua berlomba-lomba mengejar target temuan…lalu siapa yang membina kementrian lembaga pemda dalam pengelolaan keuangan negara tersebut sebagai pendukung pencapaian kinerja…organisasi sekuat apakah yang mampu melaksanakan amanah tersebut??
Read the rest of this entry →

Okezone
JAKARTA - Setelah mengaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berencana mengaudit seluruh lembaga negara.

“Seluruh departemen dan non departemen akan diaudit. Non departemen itu seperti MA, MK, dan lain-lain,” kata Kepala BPKP Didi Widayadi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2009).
Read the rest of this entry →

JAKARTA. Ada kabar baik untuk pegawai negeri sipil (PNS) . Mulai tahun depan, Pemerintah akan menaikkan gaji pegawai di enam kementerian dan lembaga. Mereka adalah pegawai di Kejaksaan Agung, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Read the rest of this entry →

Sebenarnya jabatan rangkap diperbolehkan apa nggak? ini lah yang baru -baru ini ramai dibicarakan media dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menegaskan, pihaknya tidak akan melarang pejabat eselon I atau setara direktur jenderal di Departemen Keuangan untuk memiliki jabatan lain di beberapa BUMN. Namun, para pejabat tersebut dilarang memperoleh penerimaan ganda.

”Semua orang pasti memiliki rangkap jabatan. Anda sebagai wartawan pasti merangkap jabatan sebagai orangtua. Namun, sekarang yang dilihat, apakah rangkap jabatannya yang dilarang atau rangkap penghasilannya?” ujar Taufiq di Jakarta, Senin (22/6).

Menurut dia, masyarakat sebaiknya tidak menafikan bahwa ada pejabat setingkat eselon I di Departemen Keuangan yang memiliki kemampuan dan kapasitas tinggi. Dengan demikian, energi dan keahlian yang dimiliki para pejabat seperti ini diperlukan untuk mengembangkan BUMN.

”Atas dasar itu, kami sedang mengatur penghasilan apa saja yang boleh diterima oleh pejabat di BUMN. Namun, yang jelas, rangkap jabatan itu boleh. Sebab, masak ada orang bagus dan berkompetensi tidak boleh membantu,” ujarnya.

Setelah ramai-ramai mengundurkan diri dari beberapa posisi komisaris di BUMN pada Juni 2008, kini pejabat eselon I Departemen Keuangan bisa menjabat rangkap lagi. Ini ditandai dengan persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas penunjukan Sekjen Departemen Keuangan Mulia P Nasution sebagai Komisaris Bank Bukopin. Menteri Keuangan menyetujui penempatan itu, dengan syarat tidak menerima honor dan tidak ada potensi benturan kepentingan (Kompas, 30/5/2009).

Masalah rangkap jabatan mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mempermasalahkan kemungkinan terjadi konflik kepentingan. Selain itu, kesibukannya sebagai pejabat struktural tak memungkinkan pejabat tersebut berkonsentrasi penuh di BUMN.
sumber: kompas .com

beberapa waktu lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masih maraknya pungutan liar dilingkungan pemerintah. Total pungutan liar yang dilaporkan mencapai Rp 731 miliar. Pungutan liar ini tersebar di 11 Kementrian/Lembaga.

Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, pungutan liar yang dimaksud adalah jenis pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. “Pungutan ini menjadi salah satu penyebab laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2008 mendapat opini disclaimer,” kata Anwar di ruang sidang paripurna DPR, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2008, Selasa 9 Juni 2009.

Bagaimana pungutan liar ini terjadi….

Istilah Pungli
Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.
Read the rest of this entry →

/
JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengharapkan pemerintah dan DPD memperbaiki kelemahan sistem keuangan negara, terutama untuk bagian transparasi dan akuntabilitas fiskal.
Read the rest of this entry →