Ruslan Effendi

Tindak lanjut temuan pemeriksaan merupakan hal yang penting yang menjadikan indikasi apakah suatu pemimpin menaruh komitmen pada perwujudan good governance di lingkungan kerjanya.

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam menuntaskan temuan pemeriksaan adalah berpindahnya bebera pejabat ke tempat tugas baru sedang diinstansi tersebut belum dijalankan mekanisme penuntasan tindak lanjut bahkan barangkali belum dibuat mekanisme pada instansi tersebut.

Kalau ditengok dalam PP 60 Tahu 2008, terdapat pasal yang berbunyi”
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan”

Terdapat daftar uji apakah Instansi Pemerintah telah menerapkan unsur pemantauan secara baik sehingga dapat menunjang Sistem Pengendalian Intern dan manajemen yang sehat.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 dan Pengawas Satuan Pendidikan yang memberi ruang bagi guru untuk memenuhi ketentuan jam kerja minimal 24 jam tatap muka dengan berbagai alternatif kegiatan tambahan di luar kelas atau sekolah memang melegakan guru, tetapi ketentuan itu hanya dianggap solusi sementara.

Pemerintah diminta untuk mengakui keseluruhan tugas pokok dan fungsi guru sebagai jam kerja guru dan tidak membebani dengan ketentuan minimal 24 jam mengajar tatap muka yang sulit dipenuhi sebagian besar guru.
Read the rest of this entry →

GO GREEN AND CLEANT GOVERMENT WITH BPKP
Selamat Ulang Tahun ke -26 Buat BPKP,Semoga Jaya!!!

Jakarta - Auditor-auditor BPKP masih kerap dibajak oleh institusi pemerintah lainnya. Hingga kini tercatat ada sekitar 700 auditor BPKP sudah dibajak oleh pihak lain. Faktor utamanya adalah penghasilan dan kewenangan yang lebih menggiurkan.

Demikian disampaikan Kepala BPKP Didi Widayadi di sela-sela Hari Jadi BPKP ke-26 di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Sabtu (30/5/2009).
Read the rest of this entry →

Demikian disampaikan Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Efendi dalam peringatan Hari Jadi BPKP ke-26 di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Sabtu (30/5/2009).
Read the rest of this entry →

Hasil pemeriksaan Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama empat tahun terakhir (2004-2007) menunjukan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah makin buruk. Ini ditunjukkan makin turunnya jumlah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) . Perbaikan sistem keuangan daerah melalui langkah-langkah kongrit, terjadwal dan melibatkan semua komunitas akuntabilitas daerah.
Hasil pemeriksaan atas LKPD selama 4 tahun terakhir menunjukan opini WTP makin berkurang dari 6 persen pada 2004 menjadi 4 persen pada tahun berikutnya. Dan masing-masing hanya 1 persen pada 2006 dan 2007.



Read the rest of this entry →

Send to Facebook

Berdasarkan penerimaan APBD 2008, 10 besar kota terkaya di Indonesia :
1. Kab. Kutai Kartanegara : PBD 4,65 triliun

Walapun bupatinya terpeleset masalah korupsi, di tanah yang sekarang tanpa pemimpin ini ternyata masih berjalan baik. Kekayaan batu bara, migas, dan emas menjadi nomer wahid kota ini.

2. Kota Surabaya : APBD 2,06 triliun

Sektor perdagangan dan jasa mendominasi.. hehe asal jangan jasa prostitusi DoLLY ya

3. Kota Bandung : APBD 1,86 triliun

Idustri kreatif jadi nyawa bagi kota Bandung, seperti distro, factory outlet, dll

Read the rest of this entry →

Klik link berikut