Ruslan Effendi

VIVAnews(Rabu, 4 November 2009, 17:47 WIB) Pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di 13 Kementrian/Lembaga sudah memiliki anggaran khusus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran antisipasi untuk program reformasi ini mencapai Rp 10 triliun.

“Jumlah ini, mencakup semuanya untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada 2010 di 13 Kementerian/Lembaga termasuk TNI/Polri,” ujar Sri Mulyani di Departemen Keuangan, Rabu 4 November 2009.

Anggaran ini sudah termasuk yang disiapkan untuk tunjangan khusus bagi para personel yang bertugas di pulau terluar.
Read the rest of this entry →

Pemerintah Melanjutkan Kebijakan Remunerasi
http://www.kontan.co.id

JAKARTA. Ada kabar baik buat pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah kembali meneruskan kebijakan remunerasi alias pemberian tambahan tunjangan di 13 kementerian/lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, 13 K/L yang dimaksud adalah Kejaksasan Agung, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Kementrian dan Kordinator Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, Kantor Kementrian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bappenas, Kepolisian, Lembaga Administrasi Negara, BKN, dan BPKP.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan remunerasi pada saat ini memang masih diutamakan kepada K/L yang berkaitan dalam rangka menjaga penerimaan negara dan kepastian hukum. “Sehingga pada tahun 2011
reformasi birokrasi di seluruh K/L termasuk remunerasi dapat selesai,” ujar dia, Senin (3/8).

Belum lama ini Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan bahwa rencana remunerasi bagi aparat kejaksaan,TNI,Polri,dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditunda.

Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menegpan) Taufik Effendi,masih diperlukan masukan dan kajian sebelum menandatangani usulan remunerasi tersebut. “Saya istikharah dulu sebelum menandatangani usulan remunerasi aparat kejaksaan,TNI, Polri, dan BPKP,” tegas Taufiq Effendi dalam rapat koordinasi regional (rakoreg) koordinasi, monitoring, dan evaluasi (kormonev) pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Nusa Tenggara Barat kemarin.
Read the rest of this entry →

Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai telah berhasil melakukan reformasi birokrasi sehingga meningkatkan peran lembaga ini sebagai internal auditor pemerintah yang handal.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Effendi di Jakarta, Sabtu (30/5).

Ia mengakui bahwa BPKP sebagai lembaga pengawasan keuangan telah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pengawasan dan sistem keuangan di pemerintahan.
Read the rest of this entry →

Perpress yang sudah mendesak untuk diterbitkan…mudah2 segera direalisasikan….like breaking the Sound Barrier.

Kawan-kawan di BPKP…Dikira berita baru …ya….Sabar dech…sama-sama berdoa

Pemerintah mengakui belum memiliki anggaran yang cukup untuk meningatkan gaji pegawai negeri terkait kepentingan reformasi birokrasi.

Menurut Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, Departemen Keuangan telah menghitung berapa persen anggaran ini dan pengucurannya akan dilakukan secara bertahap. Paskah mengingatkan anggaran untuk reformasi birokrasi termasuk tinggi, khususnya untuk peningkatan gaji pegawai.
Read the rest of this entry →

Dalam bahasa minang ada kata Caie, yang mungkin berasal dari cair, namun memiliki arti yang berbeda sekali… Caie berarti lumat, hancur…

Menarik untuk menyimak apa yang disampaikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Sabtu (9/5/2009) yang mengatakan bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas dan fokus pemberian remunerasi ditujukan pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau public services. “Oleh karenanya Bappenas rela untuk mendapatkan remunerasi pada tahun 2011.
Read the rest of this entry →

Kalau kita mencoba menyimak apa yang disampaikan MenPan dalam pengarahan Renstra Reformasi Birokrasi antara lain sebagai berikut: “Saya menyederhanakan pengertian reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi sebagai berikut: Reformasi Birokrasi adalah: (1) perubahan mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak); (2) perubahan penguasa? jadi pelayan?; (3) mendahulukan peran? dari wewenang?; (3) tidak berpikir output?, tetapi outcome?; (4) perubahan manajemen kinerja; dan (5) pemantauan percontohan keberhasilan (best practices); dalam mewujudkan good governance, clean government (pemerintah bersih), transparan, akuntabel, dan profesional), dan bebas KKN; dan (6) penerapan formula BERMULA DARI AKHIR DAN BERAKHIR DI AWAL.
Read the rest of this entry →

Berdasarkan penerimaan APBD 2008, 10 besar kota terkaya di Indonesia :
1. Kab. Kutai Kartanegara : PBD 4,65 triliun

Walapun bupatinya terpeleset masalah korupsi, di tanah yang sekarang tanpa pemimpin ini ternyata masih berjalan baik. Kekayaan batu bara, migas, dan emas menjadi nomer wahid kota ini.

2. Kota Surabaya : APBD 2,06 triliun

Sektor perdagangan dan jasa mendominasi.. hehe asal jangan jasa prostitusi DoLLY ya

3. Kota Bandung : APBD 1,86 triliun

Idustri kreatif jadi nyawa bagi kota Bandung, seperti distro, factory outlet, dll

Read the rest of this entry →

Jakarta - Kenaikan remunerasi (uang penghargaan) anggota Polri yang direncanakan mulai 1 April 2009 belum bisa terealisasi. Polri masih menunggu keputusan Menteri Keuangan.

“Insya Allah nanti jadi. Di tingkat nasional menunggu keputusan dari Menkeu,” jelas Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2009).

Remunerasi diberikan terkait program Quick Win yang dirilis Mabes Polri dalam rangka reformasi birokrasi. Kenaikan remunerasi direncanakan sebesar 50 persen. Kebijakan kenaikan remunerasi diharapkan bisa memicu kinerja angggota Polri dalam menjalani tugasnya.

Read the rest of this entry →