Ruslan Effendi

Kasus yang belakangan ramai berkaitan dengan keuangan negara adalah kasus YPPI dan kasus Bank Century yang berkaitan dengan peran LPS.

Ada yang berpendapat uang yang ada di LPS itu bukan uang negara. Sehingga masyarakat atau rakyat, tidak punya hak untuk mempertanyakan atau ikut mengetahui penggunaannya.

Pihak2 yang berkomentar dan mengarah bahwa itu uang negara antara lain:
BPK keuangan LPS adalah keuangan negara.Hal ini ditegaskan Ketua BPK, Hadi Purnomo, dalam acara pertemuan BPK dan Pansus Century di gedung DPR, Rabu (16/12(inilah.com))

Menurutnya, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU No.24 tahun 2004 disebutkan laporan keuangan LPS diaudit oleh BPK. “Kalau BPK yang memeriksa, sesuai dengan undang-undang semua dana yang ada di LPS, baik itu yang berasal dari fasilitas Pemerintah dan premi dari perbankan, semua merupakan uang negara.

Read the rest of this entry →

Jakarta, CyberNews.2 Sept 2009. Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Ruang Komisi XI Gedung DPR RI, Jakarta, bubar karena guncangan gempa yang terasa di gedung tersebut pada pukul 14.55 WIB.

Para peserta RDP dan orang-orang yang berada dalam gedung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Gempa yang terasa tak sampai semenit pada pukul 14.50 WIB tersebut membuat seisi gedung kalang kabut.

Saat itu Pelaksana Teknis Kepala BPKP Kuswono Soeseno sedang melakukan presentasi. Tiba-tiba guncangan dirasakan, gelas-gelas yang ada di meja bergerak-gerak. Untuk sesaat peserta rapat terdiam sejenak untuk menyadari adanya gempa. Beberapa detik kemudian setelah menyadari adanya gempa, mereka pun berhamburan keluar gedung.

Rapat yang telah dimulai sejak pukul 14.00 WIB dan di pimpin oleh Wakil ketua komisi XI Walman Siahaan untuk sementara waktu ditangguhkan. Namun dilanjutkankembali pada pukul 15.15 WIB. Anggota DPR yang tersisa di rapat berjumlah enam orang.
( Ant / smcn )
suaramerdeka.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP beralih dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan ke Departemen Keuangan. Ini dilakukan agar kebutuhan tenaga akuntan di Departemen Keuangan dan departemen teknis lain bisa dipenuhi dalam waktu dekat, sehingga laporan keuangan pemerintah pusat bisa lolos dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Read the rest of this entry →

Okezone
JAKARTA - Setelah mengaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berencana mengaudit seluruh lembaga negara.

“Seluruh departemen dan non departemen akan diaudit. Non departemen itu seperti MA, MK, dan lain-lain,” kata Kepala BPKP Didi Widayadi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2009).
Read the rest of this entry →

JAKARTA. Ada kabar baik untuk pegawai negeri sipil (PNS) . Mulai tahun depan, Pemerintah akan menaikkan gaji pegawai di enam kementerian dan lembaga. Mereka adalah pegawai di Kejaksaan Agung, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Read the rest of this entry →

beberapa waktu lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masih maraknya pungutan liar dilingkungan pemerintah. Total pungutan liar yang dilaporkan mencapai Rp 731 miliar. Pungutan liar ini tersebar di 11 Kementrian/Lembaga.

Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, pungutan liar yang dimaksud adalah jenis pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. “Pungutan ini menjadi salah satu penyebab laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2008 mendapat opini disclaimer,” kata Anwar di ruang sidang paripurna DPR, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2008, Selasa 9 Juni 2009.

Bagaimana pungutan liar ini terjadi….

Istilah Pungli
Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.
Read the rest of this entry →

/
JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengharapkan pemerintah dan DPD memperbaiki kelemahan sistem keuangan negara, terutama untuk bagian transparasi dan akuntabilitas fiskal.
Read the rest of this entry →

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah (pemda) melibatkan akuntan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengelola keuangan. Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan keuangan K/L dan daerah lebih baik.

“Jika K/L dan daerah tidak memberdayakan BPKP, sulit bagi badan pengawasan daerah (Bawasda) dan inspektur jenderal (Irjen) untuk bisa menghindari terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan,” kata Ketua BPK Anwar Nasution saat konferensi pers, di Jakarta, Selasa (9/6).
Read the rest of this entry →

Pada tahun ini Badan Pengawasaan Keuangan Pembangunan (BPKP) mendapat Opini WTP dari BPK. Hal ini menunjukkan sudah ada peningkatan berarti atas akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKP.

Tujuan pemeriksaan yang digunakan BPK, Sasaran dan Standar yang digunakan BPK, yaitu

Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan pendapat atas kewajaran penyajian
angka dalam laporan keuangan dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek yaitu:

Read the rest of this entry →

VIVAnews - Hasil reevaluasi seluruh aset fisik kementrian/lembaga sampai dengan 22 Mei 2009 sudah mencapai 60 persen. Jumlah ini meliputi saldo awal sekitar Rp 168,013 triliun dengan saldo akhir Rp 307,488 triliun.

Direktur Hukum dan Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bambang S Marsoem mengatakan, reevaluasi atau penertiban barang milik negara (BMN) ini meliputi inventarisasi dan penilaian.
Read the rest of this entry →