Ruslan Effendi

Pagi ini, Minggu 14 Februari 2010 seperti biasanya saya minum kopi di Ulee Kareng, Banda Aceh..uenak tenan…dimeja sebelah tergeletak koran Serambi dan terdapat judul yang cukup mengusik, yaitu Reformasi Birokrasi Gagal

Cuplikan beritanya sebagai berikut:
BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim SH mengaku program reformasi birokrasi di kabupaten Abdya gagal total. Hal ini akibat kurangnya komunikasi antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan stafnya. “Selama ini dinas sering melakukan kegiatan sendiri tanpa ada koordinasi dengan instansi terkait dan bawahannya. Bahkan ada kepala dinas tidak tahu tentang program yang akan saya jalankan. Untuk itu saya tegaskan, kedepan setiap kepala dinas harus mengadakan rapat staf setiap hari senin dan terus menjalin komunikasi yang baik dengan setiap intansi, staf dan pers ,” tegas Akmal Ibrahim, dalam sambutannya pada acara pelantikan dan mengambil sumpah tiga orang pejebat eselon II dan tiga eselon III di Kantor Bupati setempat, Jumat (12/2).

ntar dulu…ada apa nih??

Setahu saya
Reformasi birokrasi mencakup tiga aspek besar, yakni organisasi, ketatalaksanaan/proses bisnis, dan sumberdaya manusia aparatur.Untuk menindaklanjuti kebijakan itu, telah dibentuk Tim Pengarah Reformasi Birokrasi yang diketuai Menpan, dengan anggota Menkeu, Seskab, dan Ketua KPK. Saat ini juga sedang dibentuk Tim Independen Reformasi Birokrasi, yang akan membantu Tim Pengarah, agar reformasi birokrasi bisa berjalan lebih transparan dan obyektif.

dan setahu saya Instansi pemda belum dinilai oleh Tim Reformasi Birokrasi (Pusat) apakah sudah melakukan Reformasi birokrasi tersebut atau belum.

Apakah tiga aspek tadi (organisasi, ketatalaksanaan/proses bisnis, dan sumberdaya manusia) sudah dipenuhi? untuk mendapatkan SDM aparatur yang handal dan profesional, misalnya, perlu dirumuskan strategi pengolahan yang tepat dan terarah, penyusunan penilaian kinerja, pengembangan sistem rekrutmen, pengembangan pola diklat, penguatan pola rotasi, mutasi, promosi, pola karir, pembangunan/penguatan database pegawai, dan pola peningkatan kesejahteraan. saya kira aspek-aspek ini belum berjalan dengan baik dan masih harus dibenahi…

Pernyataan Bupati (tertulis di Serambi) tersebut mungkin bukan gagal dalam arti sebenarnya, namun lebih merupakan harapan yang besar kepada aparatnya agar lebih meningkatkan koordinasi lagi….

Jadi apa yang tertulis di media perlu disikapi dengan bijak, bagaimana mengatakan gagal kalau proses belum dimulai?

Belakangan ini pengungkapan kasus-kasus berindikasi tindak pidana korupsi makin marak. Apakah ini pertanda baik bagi perwujudan good governance? tentu sangat naif untuk menjawab dengan kata Ya.

Berapapun kasus kasus yang terungkap dan sampai diproses sipengadian bahkan sudah sampai divonis tidak akan banyak menyelesaikan permasalahan yang ada.

kita bangsa Indonesia percaya betul bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi siapakah yang mengejawantahkan kalimat tersebut yang menyuarakan penguatan kelembagaan internal pemerintah dalam rangka pencegahan kasus tindak pidana korupsi?

Pada LKPD tahun 2007, Kabupaten Aceh Tengah merupakan satu2 nya daerah di NAD yang mendapat opini WTP. Kini, pada LKPD 2008, jumlah pemda yang mendapat opini WTP di NAD semakin banyak (7 pemda).

Klik tabel di bawah ini untuk memperbesar

Jakarta, CyberNews.2 Sept 2009. Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Ruang Komisi XI Gedung DPR RI, Jakarta, bubar karena guncangan gempa yang terasa di gedung tersebut pada pukul 14.55 WIB.

Para peserta RDP dan orang-orang yang berada dalam gedung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Gempa yang terasa tak sampai semenit pada pukul 14.50 WIB tersebut membuat seisi gedung kalang kabut.

Saat itu Pelaksana Teknis Kepala BPKP Kuswono Soeseno sedang melakukan presentasi. Tiba-tiba guncangan dirasakan, gelas-gelas yang ada di meja bergerak-gerak. Untuk sesaat peserta rapat terdiam sejenak untuk menyadari adanya gempa. Beberapa detik kemudian setelah menyadari adanya gempa, mereka pun berhamburan keluar gedung.

Rapat yang telah dimulai sejak pukul 14.00 WIB dan di pimpin oleh Wakil ketua komisi XI Walman Siahaan untuk sementara waktu ditangguhkan. Namun dilanjutkankembali pada pukul 15.15 WIB. Anggota DPR yang tersisa di rapat berjumlah enam orang.
( Ant / smcn )
suaramerdeka.com

Ketua BPK Anwar Nasution di Jakarta, Selasa, mengatakan, opini atas LKPP yang terus menerus buruk ini menggambarkan bahwa perbaikan sistem keuangan negara belum terjadi secara menyeluruh di semua Departemen/Lembaga negara.
(antaranews.com)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sembilan kelompok permasalahan berkaitan dengan pemberian opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008.

Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kesungguhan dan upaya yang mendasar, petunjuk maupun program terpadu dari pemerintah.

sembilan kelompok permasalahan tersebut di antaranya meliputi belum adanya sinkronisasi UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004 dengan UU Perpajakan dan PNBP ataupun ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

masih adanya berbagai jenis pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan dikelola di luar mekanisme APBN, seperti halnya terdapat pungutan sekitar Rp731 miliar oleh 11 kementrian/lembaga negara yang tidak ada dasar hukumnya.

Inventarisasi aset negara di berbagai instansi pemerintah berjalan sangat lamban dan penilaiannya belum seragam.

Hingga kini, kata dia, belum ada program mendasar untuk memberdayakan Inspektorat Jendral/Satuan Pengendalian Intern dan Badan Pengawas daerah (Bawasda) dalam peningkatan mutu penyusunan laporan keuangan maupun pemberantasan korupsi.

Inventarisasi aset memang memakan waktu, dan Depkeu memang menargetkan Inventarisasi aset selesai pada tahun 2010 artinya tahun depan LKPP akan mendapat opini yang serupa

Dalam laporannya di forum paripurna DPR, Selasa (21/4), Ketua BPK Anwar Nasution membeberkan data hasil pemeriksaan semester II Tahun 2008. Dikatakan, hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah masih mengecewakan. Dari 191 LKPD yang diperiksa, sebanyak 72 LKPD memperoleh opini Tidak Memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer. Sedangkan delapan LKPD memperoleh opini Tidak Wajar (TW), dan 110 LKPD memperoleh opini Wajar Denga Pengecualian (WDP).
“Dan hanya satu daerah yang mendapatkan opinsi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Kabupaten Aceh Tengah,” ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya yang dibagikan kepada wartawan sebelum paripurna digelar.
Read the rest of this entry →

beranjak dewasa kakakku Rani tercinta
sudah saatnya belajar berpijak
tinggalkan Jakarta demi masa depan ’cipta
sudah waktunya kau mulai terjaga
Read the rest of this entry →

Send to Facebook

JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) ternyata belum menggunakan anggaran belanjanya secara optimal. Ini terlihat dari banyaknya dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) periode 2008 yang mencapai Rp 51,39 triliun. Dana tersebut kebanyakan diinvestasikan di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyayangkan tidak optimalnya penyerapan anggaran. Dia mengatakan, dana SILPA seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi di daerah. “Kalau bisa membuat kebijakan baik, itu membuat ekonomi lebih baik,” kata Menkeu di depan bupati dan wali kota seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (29/4).
Read the rest of this entry →

Kamu tipu aku lagi
Mungkin sudah ke seribu kali
Tak tahu kapan akan berakhir
Segala penyiksaan ini

Kamu tampar aku lagi
Dengan penyakit lamamu
Semakin lama aku pun bisa
Menjadi benar-benar gila
Read the rest of this entry →

Send to Facebook

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11.
Read the rest of this entry →