Ruslan Effendi

Tindak lanjut temuan pemeriksaan merupakan hal yang penting yang menjadikan indikasi apakah suatu pemimpin menaruh komitmen pada perwujudan good governance di lingkungan kerjanya.

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam menuntaskan temuan pemeriksaan adalah berpindahnya bebera pejabat ke tempat tugas baru sedang diinstansi tersebut belum dijalankan mekanisme penuntasan tindak lanjut bahkan barangkali belum dibuat mekanisme pada instansi tersebut.

Kalau ditengok dalam PP 60 Tahu 2008, terdapat pasal yang berbunyi”
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan”

Terdapat daftar uji apakah Instansi Pemerintah telah menerapkan unsur pemantauan secara baik sehingga dapat menunjang Sistem Pengendalian Intern dan manajemen yang sehat.

Pagi ini, Minggu 14 Februari 2010 seperti biasanya saya minum kopi di Ulee Kareng, Banda Aceh..uenak tenan…dimeja sebelah tergeletak koran Serambi dan terdapat judul yang cukup mengusik, yaitu Reformasi Birokrasi Gagal

Cuplikan beritanya sebagai berikut:
BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim SH mengaku program reformasi birokrasi di kabupaten Abdya gagal total. Hal ini akibat kurangnya komunikasi antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan stafnya. “Selama ini dinas sering melakukan kegiatan sendiri tanpa ada koordinasi dengan instansi terkait dan bawahannya. Bahkan ada kepala dinas tidak tahu tentang program yang akan saya jalankan. Untuk itu saya tegaskan, kedepan setiap kepala dinas harus mengadakan rapat staf setiap hari senin dan terus menjalin komunikasi yang baik dengan setiap intansi, staf dan pers ,” tegas Akmal Ibrahim, dalam sambutannya pada acara pelantikan dan mengambil sumpah tiga orang pejebat eselon II dan tiga eselon III di Kantor Bupati setempat, Jumat (12/2).

ntar dulu…ada apa nih??

Setahu saya
Reformasi birokrasi mencakup tiga aspek besar, yakni organisasi, ketatalaksanaan/proses bisnis, dan sumberdaya manusia aparatur.Untuk menindaklanjuti kebijakan itu, telah dibentuk Tim Pengarah Reformasi Birokrasi yang diketuai Menpan, dengan anggota Menkeu, Seskab, dan Ketua KPK. Saat ini juga sedang dibentuk Tim Independen Reformasi Birokrasi, yang akan membantu Tim Pengarah, agar reformasi birokrasi bisa berjalan lebih transparan dan obyektif.

dan setahu saya Instansi pemda belum dinilai oleh Tim Reformasi Birokrasi (Pusat) apakah sudah melakukan Reformasi birokrasi tersebut atau belum.

Apakah tiga aspek tadi (organisasi, ketatalaksanaan/proses bisnis, dan sumberdaya manusia) sudah dipenuhi? untuk mendapatkan SDM aparatur yang handal dan profesional, misalnya, perlu dirumuskan strategi pengolahan yang tepat dan terarah, penyusunan penilaian kinerja, pengembangan sistem rekrutmen, pengembangan pola diklat, penguatan pola rotasi, mutasi, promosi, pola karir, pembangunan/penguatan database pegawai, dan pola peningkatan kesejahteraan. saya kira aspek-aspek ini belum berjalan dengan baik dan masih harus dibenahi…

Pernyataan Bupati (tertulis di Serambi) tersebut mungkin bukan gagal dalam arti sebenarnya, namun lebih merupakan harapan yang besar kepada aparatnya agar lebih meningkatkan koordinasi lagi….

Jadi apa yang tertulis di media perlu disikapi dengan bijak, bagaimana mengatakan gagal kalau proses belum dimulai?

Belakangan ini pengungkapan kasus-kasus berindikasi tindak pidana korupsi makin marak. Apakah ini pertanda baik bagi perwujudan good governance? tentu sangat naif untuk menjawab dengan kata Ya.

Berapapun kasus kasus yang terungkap dan sampai diproses sipengadian bahkan sudah sampai divonis tidak akan banyak menyelesaikan permasalahan yang ada.

kita bangsa Indonesia percaya betul bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi siapakah yang mengejawantahkan kalimat tersebut yang menyuarakan penguatan kelembagaan internal pemerintah dalam rangka pencegahan kasus tindak pidana korupsi?

Pada LKPD tahun 2007, Kabupaten Aceh Tengah merupakan satu2 nya daerah di NAD yang mendapat opini WTP. Kini, pada LKPD 2008, jumlah pemda yang mendapat opini WTP di NAD semakin banyak (7 pemda).

Klik tabel di bawah ini untuk memperbesar

Kasus yang belakangan ramai berkaitan dengan keuangan negara adalah kasus YPPI dan kasus Bank Century yang berkaitan dengan peran LPS.

Ada yang berpendapat uang yang ada di LPS itu bukan uang negara. Sehingga masyarakat atau rakyat, tidak punya hak untuk mempertanyakan atau ikut mengetahui penggunaannya.

Pihak2 yang berkomentar dan mengarah bahwa itu uang negara antara lain:
BPK keuangan LPS adalah keuangan negara.Hal ini ditegaskan Ketua BPK, Hadi Purnomo, dalam acara pertemuan BPK dan Pansus Century di gedung DPR, Rabu (16/12(inilah.com))

Menurutnya, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU No.24 tahun 2004 disebutkan laporan keuangan LPS diaudit oleh BPK. “Kalau BPK yang memeriksa, sesuai dengan undang-undang semua dana yang ada di LPS, baik itu yang berasal dari fasilitas Pemerintah dan premi dari perbankan, semua merupakan uang negara.

Read the rest of this entry →

VIVAnews(Rabu, 4 November 2009, 17:47 WIB) Pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di 13 Kementrian/Lembaga sudah memiliki anggaran khusus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran antisipasi untuk program reformasi ini mencapai Rp 10 triliun.

“Jumlah ini, mencakup semuanya untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada 2010 di 13 Kementerian/Lembaga termasuk TNI/Polri,” ujar Sri Mulyani di Departemen Keuangan, Rabu 4 November 2009.

Anggaran ini sudah termasuk yang disiapkan untuk tunjangan khusus bagi para personel yang bertugas di pulau terluar.
Read the rest of this entry →

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 dan Pengawas Satuan Pendidikan yang memberi ruang bagi guru untuk memenuhi ketentuan jam kerja minimal 24 jam tatap muka dengan berbagai alternatif kegiatan tambahan di luar kelas atau sekolah memang melegakan guru, tetapi ketentuan itu hanya dianggap solusi sementara.

Pemerintah diminta untuk mengakui keseluruhan tugas pokok dan fungsi guru sebagai jam kerja guru dan tidak membebani dengan ketentuan minimal 24 jam mengajar tatap muka yang sulit dipenuhi sebagian besar guru.
Read the rest of this entry →

Jakarta, CyberNews.2 Sept 2009. Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Ruang Komisi XI Gedung DPR RI, Jakarta, bubar karena guncangan gempa yang terasa di gedung tersebut pada pukul 14.55 WIB.

Para peserta RDP dan orang-orang yang berada dalam gedung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Gempa yang terasa tak sampai semenit pada pukul 14.50 WIB tersebut membuat seisi gedung kalang kabut.

Saat itu Pelaksana Teknis Kepala BPKP Kuswono Soeseno sedang melakukan presentasi. Tiba-tiba guncangan dirasakan, gelas-gelas yang ada di meja bergerak-gerak. Untuk sesaat peserta rapat terdiam sejenak untuk menyadari adanya gempa. Beberapa detik kemudian setelah menyadari adanya gempa, mereka pun berhamburan keluar gedung.

Rapat yang telah dimulai sejak pukul 14.00 WIB dan di pimpin oleh Wakil ketua komisi XI Walman Siahaan untuk sementara waktu ditangguhkan. Namun dilanjutkankembali pada pukul 15.15 WIB. Anggota DPR yang tersisa di rapat berjumlah enam orang.
( Ant / smcn )
suaramerdeka.com

Pemerintah Melanjutkan Kebijakan Remunerasi
http://www.kontan.co.id

JAKARTA. Ada kabar baik buat pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah kembali meneruskan kebijakan remunerasi alias pemberian tambahan tunjangan di 13 kementerian/lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, 13 K/L yang dimaksud adalah Kejaksasan Agung, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Kementrian dan Kordinator Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, Kantor Kementrian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bappenas, Kepolisian, Lembaga Administrasi Negara, BKN, dan BPKP.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan remunerasi pada saat ini memang masih diutamakan kepada K/L yang berkaitan dalam rangka menjaga penerimaan negara dan kepastian hukum. “Sehingga pada tahun 2011
reformasi birokrasi di seluruh K/L termasuk remunerasi dapat selesai,” ujar dia, Senin (3/8).