Ruslan Effendi

VIVAnews(Rabu, 4 November 2009, 17:47 WIB) Pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di 13 Kementrian/Lembaga sudah memiliki anggaran khusus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran antisipasi untuk program reformasi ini mencapai Rp 10 triliun.

“Jumlah ini, mencakup semuanya untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada 2010 di 13 Kementerian/Lembaga termasuk TNI/Polri,” ujar Sri Mulyani di Departemen Keuangan, Rabu 4 November 2009.

Anggaran ini sudah termasuk yang disiapkan untuk tunjangan khusus bagi para personel yang bertugas di pulau terluar.
Read the rest of this entry →

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 dan Pengawas Satuan Pendidikan yang memberi ruang bagi guru untuk memenuhi ketentuan jam kerja minimal 24 jam tatap muka dengan berbagai alternatif kegiatan tambahan di luar kelas atau sekolah memang melegakan guru, tetapi ketentuan itu hanya dianggap solusi sementara.

Pemerintah diminta untuk mengakui keseluruhan tugas pokok dan fungsi guru sebagai jam kerja guru dan tidak membebani dengan ketentuan minimal 24 jam mengajar tatap muka yang sulit dipenuhi sebagian besar guru.
Read the rest of this entry →

Jakarta, CyberNews.2 Sept 2009. Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Ruang Komisi XI Gedung DPR RI, Jakarta, bubar karena guncangan gempa yang terasa di gedung tersebut pada pukul 14.55 WIB.

Para peserta RDP dan orang-orang yang berada dalam gedung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Gempa yang terasa tak sampai semenit pada pukul 14.50 WIB tersebut membuat seisi gedung kalang kabut.

Saat itu Pelaksana Teknis Kepala BPKP Kuswono Soeseno sedang melakukan presentasi. Tiba-tiba guncangan dirasakan, gelas-gelas yang ada di meja bergerak-gerak. Untuk sesaat peserta rapat terdiam sejenak untuk menyadari adanya gempa. Beberapa detik kemudian setelah menyadari adanya gempa, mereka pun berhamburan keluar gedung.

Rapat yang telah dimulai sejak pukul 14.00 WIB dan di pimpin oleh Wakil ketua komisi XI Walman Siahaan untuk sementara waktu ditangguhkan. Namun dilanjutkankembali pada pukul 15.15 WIB. Anggota DPR yang tersisa di rapat berjumlah enam orang.
( Ant / smcn )
suaramerdeka.com

Pemerintah Melanjutkan Kebijakan Remunerasi
http://www.kontan.co.id

JAKARTA. Ada kabar baik buat pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah kembali meneruskan kebijakan remunerasi alias pemberian tambahan tunjangan di 13 kementerian/lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, 13 K/L yang dimaksud adalah Kejaksasan Agung, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Kementrian dan Kordinator Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, Kantor Kementrian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bappenas, Kepolisian, Lembaga Administrasi Negara, BKN, dan BPKP.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan remunerasi pada saat ini memang masih diutamakan kepada K/L yang berkaitan dalam rangka menjaga penerimaan negara dan kepastian hukum. “Sehingga pada tahun 2011
reformasi birokrasi di seluruh K/L termasuk remunerasi dapat selesai,” ujar dia, Senin (3/8).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP beralih dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan ke Departemen Keuangan. Ini dilakukan agar kebutuhan tenaga akuntan di Departemen Keuangan dan departemen teknis lain bisa dipenuhi dalam waktu dekat, sehingga laporan keuangan pemerintah pusat bisa lolos dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Read the rest of this entry →

Belum lama ini Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan bahwa rencana remunerasi bagi aparat kejaksaan,TNI,Polri,dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditunda.

Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menegpan) Taufik Effendi,masih diperlukan masukan dan kajian sebelum menandatangani usulan remunerasi tersebut. “Saya istikharah dulu sebelum menandatangani usulan remunerasi aparat kejaksaan,TNI, Polri, dan BPKP,” tegas Taufiq Effendi dalam rapat koordinasi regional (rakoreg) koordinasi, monitoring, dan evaluasi (kormonev) pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Nusa Tenggara Barat kemarin.
Read the rest of this entry →

Imam Ar-Razi menyebutkan bahwa amanah kepemimpinan menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan. Menunaikan amanah dan berlaku adil terhadap manusia tanpa kecuali, merupakan pahala besar bagi amal sholeh yang dilakukan oleh orang yang beriman. Rasulullah SAW dengan tegas iman dari orang yang tidak bisa menjaga amanah dengan baik, “Tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menunaikan amanah” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi).

Merenungkan begitu beratnya konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan dalam mengemban amanah itu, maka setiap muslim harus terlebih dahulu melakukan introspeksi diri sebelum menerima amanah dalam bentuk apapun. Sebab langit dan bumi saja merasa berat untuk menerima amanah. Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam Al Quran Surah Al Ahzab ayat 72: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, mereka enggan untuk memikulnya dan merasa berat menerimanya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya mereka amat zhalim dan bodoh.”

Kalau menjalankan tugas sebagai pemimpin tidak lurus niat, yaitu hanya mengejar impian dunia, maka ketahuilah sangat mudah untuk tergelincir sebagai pemimpin yang tidak amanah. Yaitu pemimpin yang berkhianat kepada rakyat yang dipimpinnya. Rakyat hanya dipergunakan sebagai ‘komoditi’ untuk mengejar dan mempertahankan jabatan. Padahal yang demikian itu merupakan khianat yang paling besar dihadapan Alloh dan Rosul-Nya. Perhatikan sabda Rosululloh SAW,”Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. (HR. Ath-Thabrani).

Akhirnya harus kita katakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini menjadi pemimpin. Jangan sekali-kali tidak berlaku tidak adil dengan cara memberi layanan terbaik hanya kepada golongan menengah dan atas. Sementara orang-orang yang lemah selalu dikalahkan dalam segala persoalan dan kebijakan. Kalau mereka tidak memberi perhatian lebih kepada orang-orang yang lemah, kelak mereka di akhirat akan menjadi orang yang sangat hina. Alloh akan mengacuhkan mereka. Rosululloh bersabda,” Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Alloh tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. (HR. Ahmad).

Tahun 2009 merupakan tahun kebahagiaan tersendiri bagi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, betapa tidak pada tahun ini kedua daerah Kabupaten induk dan pemekarannya sukses dalam menggapai mimpi…Yah!! mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008.

Dimulai dari keseriusan aparatur pemerintah di kedua daerah di wilayah Sumatera Barat ini dalam membenahi pengelolaan keuangan daerah, pelatihan pengelolaan Keuda, dan penggunaan aplikasi Simda..baik SIMDA KEUANGAN, SIMDA ASET (BMKD), SIMDA GAJI yang bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat…akhirnya terwujudlah apa yang diinginkan selama ini.

Penggunaan SIMDA ini melalui perjuangan dan perjalanan yang panjang. Dirintis mulai tahun 2005, ketika itu peraturan yang digunakan masih Kepmendagri 29, sedangkan SIMDA telah menggunakan SAP.. sehingga harus dilakukan secara paralel dalam implementasinya.

Seiring dengan perkembangan paket Keuangan Negara, yaitu dengan semakin lengkapnya peraturan-peraturan dibawahnya, komitmen yang tinggi dari Pimpinan daerah dan jajarannya…serta aplikasi SIMDA yang selalu diupdate merupakan faktor penjamin keberhasilan itu.

Mempertahankan lebih sulit dibanding mengejar WTP jadi…waspadalah!! waspadalah!!

Sekali lagi Selamat…

Tindak lanjut pengawasan merupakan bagian penting dari audit yang dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Temuan pemeriksaan menjadi tidak berguna ketika tindak lanjut atas temuan tersebut lambat atau tersendat-sendat.

selama ini tindak lanjut belum menjadi fokus utama. Justru jumlah temuan yang besar menjadi indikasi betapa hebatnya lembaga yang melakukan audit itu…kalau semua berlomba-lomba mengejar target temuan…lalu siapa yang membina kementrian lembaga pemda dalam pengelolaan keuangan negara tersebut sebagai pendukung pencapaian kinerja…organisasi sekuat apakah yang mampu melaksanakan amanah tersebut??
Read the rest of this entry →